Kemudian, SBY menjelaskan mengapa Wapres Boediono tidak bisa dinonaktifkan. Alasan dia, dalam UUD 1945 tidak mengenal nonaktif atau pemberhentian sementara. Konstitusi secara gamblang sudah menjelaskan pengaturan pengangkatan dan perberhentikan baik presiden maupun wapres. Begitu pula dengan pejabat negara dalam hal ini menteri. Ia pun menambahkan, seorang menteri bisa diberhentikan jika berstatus sebagai terdakwa, diancam hukuman penjara 5 tahun atau lebih, dan menjalani proses peradilan. Melihat yang dihadapi Sri Mulyani, kata Presiden, tidak dalam kondisi demikian.

Pernyataan sby ini dianggap sebagai sikap reaksioner, anggota pansus M Romahurmuzy, anggota Pansus Century dari PPP, menilai Presiden SBY terlalu berlebihan dalam menyikapi imbauan penonaktifan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Imbauan pansus belum menyentuh yurisdiksi Presiden. Romahurmuzy menjelaskan, berhentinya pejabat yang dimaksud pansus adalah atas kesadaran penyelenggara negara. Sementara pejabat-pejabat negara dimaksud belum merespons imbauan angket.

Terkait dasar hukum penonaktifan diri tersebut, politisi PPP ini menegaskan sudah tertuang dalam UU 39/2008 tentang kementerian negara. “Prosedur ketatanegaraan menonaktifkan diri untuk pejabat-pejabat terkait sangat jelas, di antaranya UU 39/2008 tentang kementerian negara yaitu analogi pasal 24 ayat 2 huruf a. Adapun Wapres hanya bisa berhenti permanen, dan itu diatur di pasal 7 A, dan 7 B UUD ’45,”. Pernyataan tersebut juga bersikap diskriminatif karena mendorong pembangkaangan moral penyelenggara negara lainnya di luar Wapres dan Menkeu terhadap imbauan panitia angket.

Sikap reaksioner ini ditengarai terjadi karena sby merasa kesal mendengar semua anggota pansus termasuk partai koalisi dan FPD menyetujui imbauan pansus penonaktifan bagi yang terlibat. Dari sikap ini sby terlihat bersikap mendua, salah satu sisi selalu memberikan pernyataan untuk mengusut tuntas, namun pada sisi lain malah selalu mewarning kerja pansus, terkesal abal-abal. Jika sby serius dengan pengusutan ini seharusnya sby menghimbau menkeu dan PPATK agar mau memberikan data-data yang dibutuhkan pansus century, sehingga dengan demikian persoalan ini tidak berlarut-larut.

Akhirnya saya hanya mampu bertanya dalam hati, sby maunya apa dengan negeri ini ?
Kapankah sandiwara ini berakhir ?

Ketua MK Mahfud MD, hari ini membela KPK, kalau Polri itu salah alamat menjadikan tersangka dua pimpinan KPK karena penyalahgunaan wewenang. Betul juga neh…apa Polri itu atasan KPK saena’e dewe uduh-nuduh tersangka. Lanjut Mahfud, kalau Cuma itu masalahnya, kan KPK bisa di gugat melalui PTUN. Akh, mungkin pak beye dan polri menganggap itu terlalu lama, keburu kasus korupsi KPU dan skandal century kebongkar KPK kalee.

Hari ini pak mahfud membela sesamanya yudikatif, eh…malah besoknya membela eksekutif alias pak beye, malah mendorong segera menerbitkan Perppu Plt KPK, wah…ini mah..konkalikong pula nampaknya. Pernyataan pak mahfud ini bukan sembarangan lho, dia adalah raja diraja pemutus akhir setiap perkara hukum, paling afdol dan paham semua UU, Perppu dan Keppres, tapi koq bisa ngomong bolak-balik gitu ya…pak beye jangan marah dong kalau ada yang nuduh, ini mah..konkalikong pak beye dengan pak mahfud md. Pernyataan pak mahfud yang bolak-balik kayak setrikaan ini jelas membuat rakyat semakin percaya kalau kepastian hukum di Indonesia tidak jelas pasti dan absurd. Penuh distorsi muatan kepentingan, ya individu, ya kelompok penguasa dan opurtunistik.

Robert Tantular pemilik bank Century sudad dijatuhi vonis hukuman penjara 4 tahun, walaupun banyak yang tidak puas, koq sikit kalee, namun peristiwa ini sudah menjelaskan kalau bank Century itu penuh dengan skandal kejahatan para bangkir, deposan besar dan pihak pemerintah, dalam hal ini Gubernur BI kala itu Boediono, pejabat LPS, dan Sri Mulyani sebagai ketua KSSK. Soal Century pak beye neh..diam seribu bahasa, kata orang bijak diam itu tanda setuju, tapi pak beye bingung juga, pasalnya dua orang elusan jagonya malah jadi tokoh kunci kasus skandal Century, ya boediono, ya sri mulyani, runyam juga neh….atau mungkin lewat hartati murdaya poo sebagai donasi besar kampanye pileg dan pilpres pak beye termasuk budi samporna dan anggoro wijaya, sehingga konkalikong juga terjadi antara pak boedi, bu ani, dan pak beye ¿ Hasilnya KPK dapat getah busuknya, kebagian cuci piring karena mengganggu jalannya pesta yang sudah usai.

Setelah skandal Century muncul, muncul pula temuan KPK kalau kabeskrim Kombes DS juga terlibat skandal Century, KPK malah sedang menyiapkan pemanggilan terhadap Kombes DS, eh…Uruk-ujuk BPK belum siap (selesai) audit Bank Century, malah muncul dari mulut antasari bernyanyi di depan polisi, kalau para koleganya sesama pimpinan KPK terlibat suap, padahal di awal-awal penahanan antasari, dia masih sangat getol memberi support kepada para pimpinan KPK lainnya agar tetap semangat.mengusut kasus korupsi termasuk kasus korupsi KPU dan di lingkungan istana.

Laporan antasari ini pun disambut gesit Polri, periksa KPK dan dua orang jadi tersangka, walau tidak terbukti suap, cari cara lain, caranya, ya itu yang dikecam oleh pak mahfud tadi, pak beye malah merestui sikap polri ini, karena buru-buru sudah menyiapkan perppu. Dari kronologis ini, ya jelas juga dong kalau ada tudingan pak beye konkalikong juga dengan pak polri.

Kemana ya, akhir sandiwara konkalikong ini, kasihan KPK mau cari dukungan dan konkalikong sama sapa, mulu semua, terutama pak mahfud yang panas-panas tai ayam membela KPK, malah berbalik 180 derajat, kembali membela pak beye. Apalagi DPR, para pentolannya malah dukung Perppu pak beye. Ya sama saja semua konkalikong resah dengan sepak terjang KPK mengorek kembali isi kocek mereka, ha..ha..ha…..

http://dimasarasy.wordpress.com/

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ditetapkannya dua komisioner KPK sebagai tersangka telah minimbulkan kekecewaan terhadap Polri yang seakan memangkas peran KPK. Apalagi sikap pasif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi. “Agak sulit berharap kepada presiden SBY untuk bisa memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena, apa sih yang telah dilakukan secara signifikan terutama jilid II pemerintahan beliau,” kata peneliti ICW Febri Diansyah.

Pihak kepolisian juga tidak bisa dipastikan melakukan penegakan secara profesional. Sebab, dalam perkara ini, bukti-bukti yang ditampilkan cenderung diragukan publik. Polri terkesan memangkas KPK dan membuat lembaga itu tidak berkerja secara maksimal. Penetapan tersangka atas Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rityanto, sama saja membuat KPK runtuh secara tidak langsung. Apalagi Polri tetap menggunakan pasal penyalahgunaan wewenang.

Ini bisa diartikan Presiden sebagai atasan Polri bisa mengontrol KPK. Ini peristiwa buruk. Ketika kita punya institusi independen tapi justru dibajak dengan beberapa cara. ICW meminta SBY untuk tidak pasif dalam pemberantasan korupsi. Sebab, saat kampanye di Pilpres 2009, SBY kerap mengklaim kinerja KPK dan bahkan hal tersebut diiklankan sebagai iklan partai Demokrat. Namun sekarang semangat SBY dalam pemberantas korupsi sudah tidak ada atau pasif.

Kegerahan pak beye atas sepak terjang KPK ini berawal saat KPK melakukan pemeriksaan terhadap sumbangan pernikahan HNW dan sumbangan pernikahan putri ketiga kesultanan Jogyakarka Sri Sultan yang bernilai ratusan juta rupiah yang terkait soal gratifikasi. Tindakan KPK ini dianggap berlebihan, tak kurang Amin Rais meminta kepada KPK agar juga memeriksa sumbangan pernikahan putra pertama pak beye yang bernilai milyaran rupiah.

Kegerahan pak beye ini berlanjut sejak pengusutan KPK terhadap kasus korupsi aulia pohan, hasil dari pemeriksaan kasus ini setelah aulia terbukti melakukan tindak pidana korupsi, KPK menemukan atau mengendus kejanggalan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungan istana negera dan sekertariat negara. pada bulan Juli di mana pak beye melontarakan tudingan KPK sebagai superbody, KPK sementara dalam proses pengumpulan bukti-bukti untuk mengusut kasus ini. Upaya ke arah ini kemudian mengalami jalan bantu karena ketua KPK Antasari menjadi tersangka kasus pembunuhan yang ditengarai karena cinta segi tiga.

Penahanan antasari ternyata tidak melemahkan semangat KPK untuk tetap mengusut kasus ini di dalam mencari bukti-bukti tindak pidana korupsi dilingkungan istana, termasuk melakukan penyadapan telepon seluler kabeskrim kombes DS. Tindakan KPK ini adalah upaya mencari tahu kebenaran keberadaan kasus penahanan antasari, tetapi yang ditemukan adalah bukti percakapan Kombes DS atas kasus skandal century. Akhirnya masalah ini semakin melebar karena KPK sudah merencanakan akan melakukan pemanggilan kepada Kombes DS atas keterlibatannya dalam skandal century.

temuan KPK ini selain telah membuat gerah pak beye, KPK juga telah membuat gerah mabes Polri. Akhirnya tak ada mendung tak angin, hujan pun datang, antasari mengeluarkan testimoni menyerang para koleganya atau pimpinan KPK terlibat menerima suap atas beberapa kasus yang ditangani. karena testimoni ini bersifat laporan kepada kepolisian sehingga mabes Polri akhirnya punya alasan kuat untuk memanggil dan memeriksa empat orang komisiener KPK, hasilnya seperti yang sudah kita ketahui.

Penetapan 2 komisiener KPK sepertinya sudah mendapat restu pak beye, alih-alih membela kPK dan komitmennya di dalam pemberantasan korupsi, pak beye malah telah menyiapkan Perppu penggantian atau Plt para pimpinan KPK yang bermasalah tersebut, Perppu memungkinkan pak beye menunjuk langsung Plt tersebut. dari sini mungkin sandiwara misteri pak beye di KPK akan mulai terkuak ?

Anggota Komisi III FPDIP Eva Kusuma Sundari berpendapat jika pak beye mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menunjuk pejabat sementara KPK. PDIP menganggap langkah presiden itu tidak solutif dan melanggar UU, karena UU KPK DPR lah yang menentukan pejabat KPK.

Eva mengatakan, seharunya Presiden SBY meminta DPR untuk melakukan uji kelayakan terhadap pejabat KPK selama status tiga pimpinan KPK nonaktif. Pemerintah hanya bisa mengusulkan nama calon pejabat KPK sementara, lalau DPR lah yang nanti akan melakukan fit and proper test. “Meski kondisinya emergency, tapi jangan sampai melanggar undang-undang. Saya tetap melihat pada sisi hukumnya. Misalnya bisa menarik pejabat pengganti itu dari list nama yang dulu nomor 6 dan 7 yang dibawahnya kan bisa dinaikkan,” tuturnya.

Seharusnya, lanjut Eva, meski dalam waktu yang mendesak, pemerintah harus mematuhi undang-undang yang berlaku. Lebih baik merekrut anggota KPK yang baru, daripada Perppu yang menunjuk langsung pengganti sementara Chandra M Hamzah, Antasari Azhar, dan Bibit Samad Riyanto sampai diketahui kepastian hukum atas mereka.

Pendapat Eva ini semakin membuat sebuah tanda tanya besar, karena status hukum ketiga pimpinan KPK ini belum jelas sementara pak beye sudah akan menyiapkan Perppu untuk menunjuk tiga orang Plt pimpinan KPK.

Nah, akan kemana kebijakan pak beye terhadap masa depan KPK, apakah ini termasuk program 100 hari kabinet jilid II pak beye, yang jelas sikap pak beye terhadap KPK menjadi misteri bagi kita semua. jadi kita tunggu saja kelanjutan dari sandiwara yang penuh misteri ini. Dan KPK harus kembali melanjutkan puasanya, puasa karena tidak bisa bekerja segera mengusut kasus-kasus korupsi yang sementara ditangani.

http://dimasarasy.wordpress.com/

Sandiwara Bodong Pak Beye (2)

Sandiwara Drakula Pak Beye

Sandiwara Cengeng Pak Beye

Sandiwara Bodong Pak Beye (3)

Sandiwara Hati Bodong SBY ?

Sandiwara Sakti Pak Beye

Sandiwara Rahasia Negara Pak Beye

Sandiwara Boediono Di Century

Sandiwara Pak Beye Mengobok-Obok KPK ?

Kalau saja pak beye membaca salah satu sandiwara di atas, mungkin saja menganggap saya musuh, apalagi pada pilpres kemarin saya tidak memilih pak beye, tetapi tanpa kekalahan dari saya dan kami-kami, tentu pak beye tidak bisa dikatakan menang.

Dengan rendah hati seorang bijak berkata, “menyayangi kawan itu biasa, jangan berlebihan karena bisa menghanyutkan tanpa di sadari, bisikan syetan malah datang dari kawan sejalan. Namun menyayangi musuh, ini baru luar biasa, manusia adalah mahluk pelupa, musuh bisa jadi jam pengingat atas amanah yang kita embang.”

Di Pilpres 2004 saya termasuk pemilih pak beye dengan slogan ‘bersama kita bisa’, kemudian dengan slogan ‘lanjutkan’ pak beye siap dilantik untuk presiden Indonesia yang ketujuh, saat ini slogan pak beye, ‘mari membangun kebersamaan dan persatuan semua unsur terutama baik di kabinet maupun parlemen’. Akhirnya pak beye pun ingin berkoalisi dengan PDIP, Golkar, Gerindara, dan Hanura. Pak jeka pun bapak tawari menjadi watimpres walaupun beliau menolak.

Kalau itu niat baik dan kemauan pak beye yang harus diikuti, tolong untuk ketua MPR lebih layak dan mantap jika tetap berada di tangan HNW, PKS. HNW tentu lebih matang dibandingkan pak teka, lebih bertangan dan berkepala dingin menghadapi persoalan. PDIP cukup pak beye memberinya jatah menteri. Ketua DPR tentu lebih layak di tempati kader PD sebagai partai pemenang pemilu Pileg.

Golkar mungkin tetap menjadi koalisi pak beye karena faktor Andi mattalatta selain mewakili Golkar plus mewakili konstituen tokoh wilayah Indonesia Timur, konon kabarnya pak beye tetap mempertahankannya di posisi yang sama.

Untuk pak jeka menyambut niat baik pak beye tetap melibatkan beliau, posisi watimpres jelas tidak nyambung dengan pak beye, konon kabarnya sebagai wapres saja, kadangkala tidak sejalan alias ada ‘dua matahari’, barangkali lebih pas jika pak jeka dijadikan menteri khusus urusan luar negeri, menangani secara khusus maslah-masalah investasi, tenaga kerja, dan pariwisata. Ketiga sektor ini sangat mendesak dipacu lima tahun ke depan karena secara drastis dapat meningkatkan lapangan kerja baru dan pendapatan devisa bagi negara.

Investasi berkonsentrasi menarik para investor luar untuk menanamkan modalnya di dalam negeri, tentu dengan pola yang menguntungkan bagi bangsa ke depan.

Masalah tenaga kerja berkonsentrasi di dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja para TKI, pemberian perlindungan di negara di mana mereka bekerja dan membenahi proses pengiriman para TKI agar yang illegal tidak terjadi lagi. Fokus utamanya memberi kesempatan seluas-luasnya bagi WNI yang ingin bekerja di luar negeri secara lebih profesional.

Sementara bidang pariwisata tentu pak jeka sebagai saudagar sangat paham, bagaimana menjadikan indonesia seperti Indonesia truli Asia, kalau perlu truli world. berani pak beye dengan ide ini ?

Dunia ini memang panggung sandiwara, namun sandiwara yang paling enak ditonton adalah lakon yang bersumber dari kisah nyata, bukan rekaan, fiksi, atau cerita fiktif alias khayalan. Dengan rendah hati saya berharap pak beye memainkan sandiwara dari lakon kisah nyata, jadilah kesatria pembela rakyat. karena demokrasi yang memenangkan pak beye adalah dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Untuk besan pak beye saja, terbukti bersalah, lalu kena vonis pesakitan, kenapa koruptor lain tidak berani pak beye seret ke hotel prodeo. Kalau perlu di Makassar di bentuk KPK untuk penanganan kasus korupsi di wilayah Indonesia Timur, bali, NTT dan NTB, di medan untuk seluruh wilayah sumatera, kalimantan dan Jawa serta luar negeri ditangani KPK di jakarta.

Lima tahun ke depan begitu banyak harapan kami di pundak pak beye, harapan reformasi yang terseok-seok sampai saat ini, jadi ijinkanlah kami tetap akan menulis sandiwara-sandiwara pak beye ke depan, karena tiada partai yang siap menjadi oposisi saat ini, jadikanlah diri pak beye media oposisi, agar suara ICW, Komnas Ham, KOntras, Transparansi Indonesia dan sejenisnya termasuk para blogger dapat memainkan peran oposisi tersebut, penguatan civil society, pak beye bersedia mendengar suara mereka, seperti kesediaan pak beye menerima berbagai SMS di ponsel pak beye.

Hari minggu tanggal 20 September 2009, tepat 1 syawal 1430 H, mungkin hari itu, 200 juta lebih penduduk negeri ini merayakan bersama lebaran idul fitri setelah sebulan berpuasa. Sebuah kebersamaan yang tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi, semoga ini menjadi momentum kebersamaan pak beye membangun umat ini, memainkan sandiwara dengan lakon kisah nyata agar tercapai klimaks happy ending, penonton pun akan bersoarak-sorai gembira, puas tas sinetro yang pak beye mainkan.

Untuk itu semua di bulan suci ini menjelang hari raya idul fitri, pak beye ijinkanlah saya mengucapkan selamat merayakan hari lebaran bagi seluruh keluarga besar pak beye, termasuk tidak terlupakan bagi semua para kompasianer, minal aidhin wal faizhin, mohon maaf lahir dan batin, semoga mageforah ramadhan membawa keberkahan dan keselamatan bagi kita semua, terkhusus umat Indonesia. Wassalam. Amin.

http://dimasarasy.wordpress.com/

Dalam satu wawancara eksklusif oleh salah satu media TV dengan menghadirkan pak beye terkait sikap pemerintah di dalam pemberantasan korupsi, di mana pada saat itu besan pak beye aulia pohan sedang dalam penanganan KPK atas tuduhan korupsi dilingkungan bank Indonesia. Dalam wawancara tersebut pak beye terkesan berputar-putar dan kurang tegas, terlihat gamang dalam penangan korupsi. Ketika ditanya sikap pemerintah dan pak beye atas kasus keluarganya, alih-alih pak beye memberikan pernyataan tegas di dalam pemberantasan korupsi, malah meminta para keluarganya agar tabah dan berdoa agar kasus ini berjalan dengan baik sesuai prosedur hukum karena bisa saja kasus ini tidak terbukti benar.

Menurut Fachry, sejak dulu selalu terjadi konflik kewenangan antara Polisi, Kejaksaan, dan KPK, setiap lembaga seperti menjadi zombie bagi lembaga lain. KPK pasca vonis pidana terhadap kasus korupsi aulia pohan, KPK mulai dianggap berlebihan dan nampaknya mulai dipreteli, tak tanggung-tanggung itu dilakukan sendiri oleh pak beye dan pihak kepolisian. kasus ketua KPK antasari juga menuai kontroversi, apa mungkin hanya karena cinta segi tiga, antasari menjadi seorang penderita psikopat, lalu melakukan pembunuhan. Lewat kasus antasari inilah menjadi entri point untuk melemahkan dan mengkebiri wewenang KPK selama ini.

Penetapan dua pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang ternyata berawal dari laporan ketua KPK non-aktif Antasari Azhar. Namun, sepanjang pemeriksaan, polisi menemukan pelanggaran lain. Dalam testimoni antasari di depan kepolisian menuturkan bahwa pimpinan KPK menerima suap atas beberapa kasus korupsi.

Wakabag Bareskrim Irjen Pol Dikdik Mulyana Arifmansyur menuturkan kronologi penetapan tersangka terhadap kedua pimpinan KPK itu. Dikatakannya, semua ini berawal dari laporan Antasari yang mengatakan adanya tindakan suap yang dilakukan beberapa pimpinan KPK. “Dalam perjalanan penyidikan, walau laporan belum terbukti, ternyata yang mampu dibuktikan adanya tidak pidana yang dilakukan oleh Alim Muladi (kurir Anggoro Wijaya). Kemudian dalam perjalanan tersebut, juga ada tindak pidana lain yang kami temukan, meskipun dinilai seolah ada pergesaran dari laporan penyuapan anggota KPK ke kesalahan penggunaan wewenang oleh anggota KPK, namun fakta yang didapat saat ini bahwa adanya fakta pencekalan Anggoro Wijaya dan Djoko Tjhandra padahal belum termasuk subjek maupun perkara yang sedang disidik oleh KPK.

“Berdasarkan pasal 12 UU KPK, jika mengacu pada pasal itu pencekalan harus dalam rangka penyelidikan atau penuntutan, jika tidak ada status tersebut kemudian dicekal berarti ada pencekalan yang tidak sesuai prosedur, sehingga pencekalan yang dilakukan Chandra telah menyalahi pasal 21 ayat 5. kemudiam dari pasal 12 pencekalan harus diputuskan oleh pimpinan secara kolektif, karena pimpinan KPK sifatnya kolektif,” pungkasnya. Namun, lanjut Dikdik, karena pencekalan Anggoro dilakukan sendiri oleh Chandra maka itu dianggap telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang. “Begitu juga yang dilakukan Bibit yang melakukan cekal terhadap Djoko Tjandra,” terangnya. Dikdik menilai, sebenarnya masalah ini singkat, hanya karena Chndra dan Bibit melakukan pencekalan tidak sesuai prosedur dan juga melakukan penyahgunaan kewenangan.

Dari kronologi penetapan dua pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai tersangka dapat disimpulkan dilakukan bukan karena keduanya terbukti menerima suap seperti tuduhan testimoni antasari tetapi karena hanya penyalahgunaan wewenang di dalam pasal pencekalan terhadap Anggoro Wijaya dan Djoko Tjhandra. Dari hasil pemeriksaan kepolisian ini testimoni antasari mengundang pertanyaan besar dibaliknya, kenapa beliau tega menuduh koleganya menerima suap yang tidak terbukti benar. Disinyalir oleh berbagai pihak antasari telah menjadi pion bagian dari scenario sandiwara ini mengobok-obok KPK.

Sementara pada peristiwa lain sebelum pihak kepolisian melakukan pemeriksaan atau invetigasi atas ke empat Pimpinan KPK, ditengarai Kombes DS oleh KPK telah menerima suap sebesar 1 milyar lebih atas kasus skandal century. Dana ini disinyalir untuk meloloskan pemilik bank century Hesham Al Warraq Thalat dan Rafat Ali Rijvi melarikan diri ke luar negeri.

Kemesraan pak beye dengan kepolisian akhir-akhir ini terjalin dengan apik, “ini bukan isu, rumor dan gossip, ini adalah fakta intelejen kalau saya menjadi target penembakan teroris,” demikian pidato pak beye menanggapi peledakan bom kuningan dengan mengungkap hasil temuan intelejen kepolisian. Sandiwara ini berlanjut di dalam penggerebekan satu orang teroris di temanggung dan jatiasih dengan pasukan komplit dan persenjataan lengkap serta disiarkan secara live selama 8 jam. Hasilnya polisi mengungkapkan kalau cikeas menjadi target selanjutnya di dalam peledakan bom pada tanggal 18 agustus, walau pun tanda-tanda ke arah ini juga tidak terbukti.

Sepertinya pak beye dan pihak kepolisian mengalami senasib sepenanggungan, mengalami dampak negatif superbody KPK, mungkin saja ini menjadi semangat dan motiv bersama, sandiwara mengobok-obok KPK perlu dipanggungkan dalam episode lakon berikutnya ?

http://dimasarasy.wordpress.com/

Dalam kasus bank Century yang membuat publik gusar dan geram ini, para analis menyatakan perlu tranparansi pengambilan keputusan soal bail out ke Century sebesar Rp 6,7 triliun itu. Karena bail out adalah masalah besar mengingat ini soal uang rakyat, dus soal kerugian uang negara.

Kasus Century itu termasuk jenis kapitalisme bencana. Kalangan analis mendesak Presiden SBY harus buka-bukaan dalam pemberian dana talangan (bail out) ke Bank Century. Hal tersebut penting karena ada dugaan kuat, penyelamatan Bank Century untuk menyelamatkan nasabah besar yang menyumbang parpol. “Presiden jangan sampai terkesan melakukan pembiaran, karena bisa bercitra crime by omission,” kata Burhanudin Muhtadi MA, peneliti Lembaga Survey Indonesia.

Sejauh ini, beberapa fakta krusial di balik bail out Century menunjukkan adanya kejanggalan upaya kekuatan swasta menggunakan pejabat negara untuk mencaplok uang rakyat melalui kebijakan bail out.

Pertama, Bank Century nasabahnya hanya 65 ribu orang, 0,1 persen dari total seluruh perbankan, dan yang total aset Century Rp 15 triliun, dana masyarakat yang terkumpul Rp 10 triliun, dan hanya punya 7 cabang. Ini mencurigakan, kenapa di bail out Rp 6,7 triliun.

Yang paling mungkin adalah ada usaha penyelamatan nasabah kakap dan adanya motif kekuasaan (politik) dari Boediono dan Sri Mulyani di baliknya.

Darmawan Sinayangsah, peneliti ekonomi politik lulusan Fisip-UI, menduga Boediono dan Sri Mulyani memiliki motif politik untuk melakukan bail out. Meski tidak menerima sepeser pun duit dari Century, namun motifnya mengarah jelas ke kekuasaan. “Dengan melakukan bail out Century, Boediono dan Sri Mulyani diduga bermotif menyelamatkan dana deposan kakap yang menyumbang dana kampanye pilpres,” kata Deputi Direktur Freedom Foundation itu.

“Ada dugaan, aliran dana dari deposan Century ini ke salah satu konsultan politik. Ini yang saya dengar sedang diselidiki dalam audit BPK. Para politisi dan analis amat menunggu hasil audit BPK itu,” tambah Darmawan.

Kedua, motif Boediono dan Sri Mulyani menyelamatkan Century diduga juga politik (kekuasaan) terkait dengan informasi bahwa kisruh soal Century ternyata pernah membuat para pejabat di Bank Indonesia berselisih paham. Gubernur BI saat itu, Boediono yang mengusulkan agar Century di-bail out, sementara Deputi Gubernur BI, Siti Fadjrijah minta agar Century dilikuidasi atau ditutup.

Skenario penyelamatan Bank Century harus dilihat dari pengambilan putusan oleh Bank Indonesia (BI) era kepemimpinan Boediono, yaitu tentang persyaratan bank mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD).

Anggota Komisi XI DPR-RI fraksi PPP, Habil Marati menjelaskan pada 18 November 2008, ketika Boediono masih menjabat sebagai Gubernur BI, melakukan perubahan tentang persyaratan bank yang dapat menerima FPD.

Pada 18 Nopember Boediono mengesahkan persyaratan baru FPD pengganti persyaratan sebelumnya. Boediono mengubah Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebelumnya, yaitu bank yang boleh menerima fasilitas pembiayaan darurat hanya yang memiliki CAR 8%. Tetapi, oleh Boediono PBI ini diubah, dengan dikeluarkan PBI No.10/31/PBI/2008 tentang fasilitas pembiayaan darurat, di mana ditetapkan persyaratan CAR 5% bagi perbankan yang ingin mendapatkan FPD.

“Langkah mengubah PBI untuk mendapatkan FPD pada CAR 5% dari sebelumnya 8% menjadi 5% adalah terobosan yang saya anggap sengaja dilakukan, demi memuluskan rencana Bank Century mendapatkan fasilitas penjaminan dana,” kata Habil Marati.

Saat itu CAR Century hanya 5%. Artinya, ungkap Habil Marati, kalau sesuai dengan peraturan lama, Century tidak mendapat jaminan dengan sendirinya langsung dilikuidasi. Tetapi dengan diubahnya CAR menjadi 5%, maka Century pun bisa dapat FPD.

Waktu itu CAR Century hanya 5%. Jadi kalau memakai PBI yang lama, maka Century tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan FPD. Karena saat itu Boediono setuju soal pembentukan PBI baru, berarti harus dipertanyakan kepadanya, kenapa persyaratan CAR diturunkan.

Dengan skandal Century ini, Darmawan dan Iman Sugema berharap, Presiden SBY makin bijak, waspada dan hati-hati memilih tim ekuinnya. Boediono jelas bakal sangat hati-hati untuk mengajukan tim ekuin di kabinet sebab posisi tawarnya terkikis drastis akibat skandal Century ini. “Tapi melalui dukungan IMF dan World Bank, bisa saja Boediono bermain bagai air tenang yang menghanyutkan,” kata Darmawan.

Dikirim oleh Hasan Sastranegara; Citizen Journalism.

http://dimasarasy.wordpress.com/

Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara ternyata mengandung banyak celah kelemahan. Selain berpotensi membreidel media massa, RUU tersebut juga memberi celah untuk berpotensi menyulitkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Setidaknya ada 12 pasal krusial (dalam RUU Rahasia Negara) yang kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi. Demikian pernyataan Koordinator Divisi Investigasi ICW (Indonesia Corruption Watch) Agus Sunaryanto.

Sejumlah tokoh pers yang tergabung dalam Masyarakat Pers Indonesia menolak pengesahan RUU tentang Rahasia Negara yang dinilai bisa menghapus berbagai capaian penting dalam UU tentang Kebebasan Informasi Publik (KIP). Kalangan pers menilai bahwa apabila RUU Rahasia Negara tetap dipaksakan disahkan pada September-Oktober 2009 tanpa sungguh-sungguh memperhatikan harmonisasi dengan prinsip-prinsip demokrasi dan good governance, maka UU tersebut hanya akan memicu kontroversi nasional yang tidak kondusif bagi citra presiden dan DPR.

Dalam draf RUU Rahasia Negara yang pengesahannya tinggal di ujung tanduk ini, definisi rahasia negara adalah rahasia tentang informasi, termasuk benda dan kegiatan tertentu, yang ditetapkan oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang ini untuk mendapat perlindungan sesuai dengan standar dan prosedur pengelolaan, yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan NKRI. Kemudian, informasi yang temasuk kategori rahasia negara di antarannya informasi yang berkaitan dengan pertahanan negara, intelijen, hubungan luar negeri, dan ketahanan ekonomi nasional.

Untuk yang berkaitan dengan hubungan luar negeri misalnya, informasi hubungan luar negeri apa yang masuk kategori rahasia negara, tetap saja tidak jelas. Bahkan salah satu poin penjelasan informasi yang berkaitan dengan hubungan luar negeri masih bersifat umum, yakni ‘informasi yang berkaitan dengan strategi pelaksanaan Politik Luar Negeri’. Strategi Politik Luar Negeri mana yang rahasia? Entahlah, namanya juga rahasia, tidak bisa disampaikan secara detail. Hanya presiden selaku penetap dan lembaga pengelola rahasia negara selaku pelaksana yang tahu secara detail mana yang rahasia dan mana yang bukan.

Demikian beberapa kerisauan beberapa kalangan yang dihimpun dari berbagai sumber atas keinginan pemerintah dalam hal ini pak beye untuk mengesahkan RUU Rahasia Negara ini, kita pun para  Blogger dan Pengguna Internet Perlu Waspada karena UU ini juga sangat berkaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang saat ini sudah berjalan. Kedua UU ini sangat rentang di dalam menyeret para blogger terkerangkeng di dalam sandiwara rahasia ini. Dengan UU ini pak beye akan semakin sakti memainkan sandiwaranya karena otoritas rahasia negara berada di dalam defenisi sang presiden. Peraturan pemerintah di dalam perberlakuan UU ini tentu akan menjadi bahan polemik yang berkepanjangan.

Adalah patut menjadi pertanyaan kita semua, apa motivasi pak beye mengajukan RUU Rahasia Negara ini, kita masih ingat atas pernyataan pak beye atas teror bom mega kuningan dengan ikon drakulanya, bahwa media pers telah memelintir pidatonya, seolah-olah pidato tersebut menuding kontestan pilpres lain sebagai drakula yang akan melakukan chaos dengan hasil pemilu yang dimenangkannya. Dan kita juga masih ingat tudingan pak beye di dalam mengkerdilkan peran KPK dalam pemberantasan korupsi di kantor media kompas. Belum lagi kasus bank century terkuak ?, jika bank century adalah bank gagal dan berdampak sistemik bagi moneter nasional seperti argumen bank indonesia dan KSSK, maka bisa saja masalah bank century termasuk ranah ‘rahasia negara’, artinya tuntas sudah masalah ini, siapa yang berani bicara akan dijerat pasal UU Rahasia Negara.

“Ini bukan rumor, isu dan gossip, ini fakta intelejen kalau saya menjadi sasaran target penembakan teroris,” kata pak beye. Ini adalah fakta intelejen, rahasia intelejen, ya rahasia negara, tetapi di tangan pak beye bisa menjadi konsumsi publik atau bukan rahasia negara.

Suntikan dana 6, 7 trilliun itu terjadi atas saran BI yang pada saat itu di jabat pak Boedi, setelah oktober nanti pak boedi itu wapres, menuding pak boedi bertanggungjawab atas kasus skandal ini tentu dapat mencemarkan nama baik simbol negara, hasilnya pak boedi itu rahasia negara seperti pak beye, tidak tahu menahu masalah bank century, itu tanggungjawab pemilik bank, LPS, BI dan KSSK.

Jika dalam satu keluarga terlalu banyak rahasia keluarga, maka diperkirakan baik suami maupun istri cenderung selingkuh, dengan disyahkannya UU rahasia negara nanti, ke depan akan kemanakah pak beye memainkan sandiwara rahasia negara ini ?

Yang jelas kita berpolemik UU rahasia negara karena keinginan pemerintahan pak beye, tetapi di sisi lain harta negara sudah dikangkangi oleh pihak asing, malah banyak budaya kita diklaim oleh malaysia tapi pemerintah kita lebih banyak diam saja karena sibuk mengurus ‘rahasia negara’ ?

ternyata pak beye suka main rahasia; kabinet masih rahasia, ketua DPR rahasia, dan ketua MPR juga rahasia, wakil ketua DPR juga rahasia, semua sandiwara ini akan dimainkan pak beye, karena siapa dapat apa dan mendapat posisi apa, semua ada di tangan pak beye ?

Dimas Nur Arasy

Keberanian pak beye menggandeng pak boed sekaligus menepis usulan cawapres PKS sebagi koalisi fanatiknya, walaupun pak boed di gelandang isu neoliberalisme, namun dengan kesaktian pak beye mampu memenangkan pilpres satu putaran dengan dana kampanye 330 milyar belum termasuk dana kampanye illegal pilpres satu putaran plus survey-survey yang menguatkan eleaktibilitas pak beye. Gangguan sihir yang mencoba menyantet pak beye sejak dari cikeas hingga ke RCTI untuk debat capres terakhir, semua luluh lantak di terpa kesaktian pak beye.

Saking saktinya, gembong Nurdin M Top pun melakukan teror bom, pak beye berani menuduh lawan-lawannya sebagai drakula penghisap darah, menjadi target sniper dan peledakan bom berikutnya di cikeas, semuanya kini tinggal cerita isapan jempol belaka.

Dalam penyusunan kabinet, semua partai sudah melakukan manuver dan perang urat syaraf dengan mengajukan kandidat masing-masing, namun sampai saat ini pak beye belum mengakui jika sudah melakukan ancer-ancer menyiapkan susunan dan orang-orang yang akan duduk dalam kabinet, kesaktian pak beye membuat tidak seorang pun dan partai mana pun yang mampu mendiktenya.

Seperti pak jeka yang digilir dengan pak boedi, ke depan Ketua MPR HNW akan digilir dengan pak teka, ketua DPR juga akan ditentukan oleh pak beye berserta wakil-wakil ketua DPR dalam kebersamaan kesaktian pak beye baik di kabinet maupun di parlemen. Pak teka tentu sangat senang mau dijadikan ketua MPR untuk menjaga nama besar PDIP, mungkin sekaligus menggatikan bu mega sebagai ketua umum PDIP nanti. Sedangkan pak HNW harus lengser dari posisinya, tentu sandiwara ini agar PKS tidak menjadi saingan berat PD di pemilu 2014 nanti.

Penyusunan kabinet pak beye diperkirakan rampung setelah jelas siapa yang menahkodai Partai Golkar, pak ical dengan dukungan kesaktian sahabatnya pak beye diprediksi akan memenangkan pertarungan. Kemenangan pak ical akan membawa pak beye setelah sakti di kabinet dilengkapi menjadi sakti di parlemen. Sepertinya pak beye akan mengulangi cerita sakti pak harto.

Lanjutkan…….!!! mari kita tunggu sandiwara sakti pak beye selanjutnya.

Dimas Nur Arasy

Kebersamaan yang baik, lanjut SBY, karena banyak putra-putri bangsa yang mengelola negara ini, meskipun dari generasi yang berbeda, namun membawa kebaikan.

“Saya sudah berbicara dengan Bapak JK, beliau meskipun nanti tidak di kabinet lagi, namun tokoh seperti Pak JK masih bisa memberikan apapun untuk rakyat, bahkan untuk pemerintah, bahkan untuk presiden yang akan memimpin 5 tahun mendatang,” puji SBY disambut senyum tipis JK.

Sungguh indah terdengar, “sepertinya saya tidak berbuat apa-apa, dia selalu lebih cepat dan lebih baik,” masih ingatlah kata pak beye ini di cikeas.

“kemarin-kemarin saya jarang diundang di sidang kabinet, tapi gak apa-apalah, sifat manusialah, ” ujar pak jeka.

Dimas Nur Arasy

Kerugian tersebut juga diakibatkan pembelian fasilitas usance L/C kepada beberapa debitor, di antaranya PT SCI, PT WWR, dan PT AII, secara tidak wajar. Dalam hal ini, kata Kapolri, Robert Tantular ikut berperan. Selebihnya, kerugian juga disebabkan oleh penggelapan dana valas milik bank yang dilakukan Dewi Tantular, kakak kandung Robert.

Anehnya, fakta ini tak menyurutkan niat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dan Bank Indonesia untuk mengucurkan dana ‘penyelamatan’. Maka masuk akal jika Presiden SBY tidak mau mencampuri skandal yang kontroversial itu. Dan jangan pula berharap Presiden SBY akan melakukan intervensi untuk meredakan kontroversi penyelamatan Bank Century.

Melalui Mensesneg Hatta Rajasa, Presiden SBY telah menegaskan upaya penyelamatan bank yang dulu milik Robert Tantular itu bukan wewenangnya. Pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus tersebut adalah KSSK (yang saat itu dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati) dan Bank Indonesia (saat itu dipimpin oleh Boediono). “Jadi presiden tidak mau ikut campur,” kata Hatta Rajasa.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah keputusan kebijakan pemerintah untuk melakukan bail-out Bank Century itu dipengaruhi oleh pertimbangan adanya kewajiban bank gagal ini kepada pihak lainnya, yang tak akan terbayar jika Bank Century dilikuidasi? Dengan kata lain bail-out diperlukan agar dana pihak lain itu terselamatkan?

Siapakah sebenarnya deposan besar yang menikmati bail-out dari LPS untuk Bank Century itu? Kalangan DPR menyebutkan, mereka adalah Moerdaya Poo, Dana Pensiun Tentara AS, Boedhi Sampoerna, Arifin Panigoro, PT Jamsostek, dan PT Timah. Bahkan disebutkan juga bahwa setelah dibantu dengan bail-out, dana keenam deposan terbesar ini langsung ditarik oleh mereka dari Bank Century dan dipindahkan ke bank lain.

Melihat semua itu, setelah Bank Century dibantu pemerintah dengan dana Rp 6,8 triliun agar dana-dana pengusaha besar tersebut bisa terselamatkan, maka masuk akal jika kalangan DPR melihat, betapa niat pemerintah bukan menyehatkan bank, tetapi menolong para deposan besar itu.

Peran KPK dalam penuntasan skandal Bank Century itu memang dituntut berbagai kalangan, langkah KPK diharapkan mampu menuntaskan skandal ini. Kalangan DPR juga mendesak agar ada pengusutan pihak berwenang terhadap orang-orang yang kemungkinan berada di balik rekomendasi KKSK. Harus diusut siapa di balik Menkeu. Apakah itu pengusaha, pejabat, atau siapa pun, karena (skandal) ini bisa lebih dahsyat dari BLBI. Dan mendesak supaya penegak hukum mengumumkan saja siapa deposan besar di Bank Century itu. Ini penting agar bisa terungkap permainan dan akal bulus pengucuran dana triliunan rupiah itu.

Masih untung ada pak jeka instrusikan kapolri menangkap robert tantular dan pantas pula bu ani tidak kompakan selama ini sama pak jeka ternyata ujungnya ada bom century yang akan meledak.

Jadi kata kunci dari sandiwara bodong ini ada tiga; pak beye, pak boedi, dan bu ani.
Selamat menikmati sandiwara bodong.

Dimas Nur Arasy