Sandiwara Bodong Pak Beye (2)

Bodong Satu : Sandiwara Bodong Pak Beye

Bodong Dua :
Kita sudah sering mendengar Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa alasan menyelamatkan Bank Century adalah karena bank ini ‘berpotensi sistemik’ dalam merusak sistem perbankan nasional. Karena ada risiko sistemik, maka negara – dalam hal ini LPS – bertanggung jawab menyuntikkan dana Rp 6,7 triliun. Sebuah argumen yang layak diperdebatkan!

Benarkah hipotesis bahwa kalau Bank Century tidak diselamatkan – alias langsung ditutup saja – akan ada potensi kerusakan sistemik dalam sistem perbanas nasional?

Beberapa pengamat, di antaranya A Tony Prasetyantono (Chief Economist BNI dan dosen FE-UGM), menyatakan bahwa tidak ada potensi kerugian dalam kasus ini. Seperti juga Kepala LPS, Firdaus Djaelani, mereka menyatakan bahwa kerugian negara dalam kasus Bank Century adalah hipotetis, karena bank itu bisa dijual dengan harga lebih mahal daripada dana suntikannya.

Inilah mitos yang sejak BLBI pertama tidak pernah terbukti. Mungkin Tuan dan Nyonya sekalian masih ingat, recovery rate eks BPPN hanyalah sebesar 28%.

Saya kira kita perlu mengujinya satu persatu beberapa argumen yang ditawarkan pada publik belakangan ini. Pertama, sistemik. Sampai hari ini BI dan Menkeu sebagai KKSK tidak pernah menjelaskan dengan gamblang apa itu risiko sistemik dan bagaimana itu bisa terjadi.

Yang parah, penjelasan sistemik itu barangkali tidak sampai di telinga Presiden dan Wapres sampai konfirmasi terakhir tanggal 25 November 2008 saat Sri Mulyani melapor pada Wapres, dua hari setelah pengucuran pertama sebesar Rp 2,7 triliun pada tanggal 23 November.

Sistemik telah berubah menjadi loncatan logika yang ngawur. Sebuah problem di sebuah bank kecil yang diawali oleh kesalahan kriminal para bankirnya, dipetakan sebagai punya potensi pengaruh pada keseluruhan sistem perbankan nasional.

Imajinasi yang dibangun bahwa bila Bank Century dibiarkan atau ditutup, maka hal ini akan menciptakan rush pada perbankan nasional, masih perlu diuji kebenarannya. Adakah penjelasan teknis mengenai hal ini?

Ataukah jangan-jangan ada deposan besar tertentu yang perlu dilindungi atau ditalangi oleh LPS? Bagaimana keterkaitannya dengan bank atau institusi lain, sehingga berpotensi sistemik?

Yang menyakitkan adalah adanya pikiran bahwa karena kesalahan kriminal di sebuah bank (ingat, kasus Bank Century diawali oleh tindak penerbitan reksadana bodong dan eksposure kredit yang nakal) dapat ‘dibantu negara’ ketika ia bersifat sistemik. Apa ini? Seperti berpesan: jadilah penjahat yang punya pengaruh sistemik, pastilah dibantu negara.

Menkeu juga elalu bilang bahwa uang talangan itu bukanlah uang negara. Apa benar? Setoran awal LPS senilai Rp 4 triliun merupakan uang negara. Premi dari peserta penjaminan LPS pada akhirnya sebenarnya adalah uang rakyat.

Kedua, soal kesahihan. Menkeu selalu berlindung pada argumen bahwa kebijakan ini diambil secara sah. Menkeu lupa bahwa dalam azas kebijakan publik, sah saja tidak pernah cukup. Ada azas lain yang lebih penting, yaitu adil. Semua kebijakan Pak Harto juga sah; bahkan praktis semua kasus korupsi modern juga sah, karena secara administratif telah memenuhi syarat formal.

Korupsi modern diatur dalam ruang aturan legal yang ketat, melalui proses tender, ditetapkan melalui aturan formal dan sah. Memang sah tapi kok tidak adil? Kesalahan kriminal segelintir orang kok ditanggung oleh kita bersama?

Ketiga, potensi kerugian. Beberapa pengamat bilang bahwa tidak ada kerugian negara dalam kasus Bank Century. Apakah benar? Bahkan bila Toni memperhitungkan PV (present value) dari suntikan dana ini pada tiga tahun mendatang; apakah tidak ada potensi kerugian?

Benarkah kita bisa menjamin bahwa pada tiga tahun mendatang nilai penjualan Bank Century lebih besar dari Rp 6,7 triliun? Siapakah yang mau membeli dengan nilai lebih dari Rp 6,7 triliun, ketika aset dan risiko manajemennya jauh lebih rendah dari angka itu? Apalagi mengingat pengalaman 1998 ketika recovery rate aset eks bank hanyalah 28%?

Keempat, yang paling mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa beberapa pihak yang terlibat dalam skandal ini merupakan jantung dari kabinet SBY sekarang dan kabinet mendatang. BI bersalah karena gagal melakukan pengawasan yang baik; pimpinannya waktu itu adalah Boediono yang sekarang jadi wapres terpilih. Boediono bahkan ditunjuk SBY untuk memimpin penyusunan program kerja 100 harinya. Pihak lain yang terlibat adalah Sri Mulyani, Menkeu sekarang dan dipastikan salah satu jantung mesin ekonomi SBY di kabinet mendatang.

Luar biasa. Dengan orang-orang yang sama, cara berpikir yang sama, serta cara mengelola kebijakan publik yang sama, menurut saya mengkhawatirkan untuk membayangkan bagaimana mesin kabinet SBY mengolah kebijakan publik di masa depan. Dengan kasus yang identik di masa depan ataukah kasus lain, sulit mengharapkan adanya keluaran kebijakan berbeda pada periode mendatang.

Bodong Tiga : Resiko Sistemik ?

Dimas Nur Arasy

12 Tanggapan to “Sandiwara Bodong Pak Beye (2)”

  1. untung kemarin saya ga pilih SBY. Gimana tuh Pak Boediono, beri dong penjelasan dan pertanggungjawabkan itu…

  2. Tapi sby dan kroninya masih hebat. Walaupun kesalahannya nyata dan sangat menyakitkan, sebagian besar rakyat masih percaya dan cinta. Hebat nggak?

  3. 6,7 trilyun??? sebuah perampokan luar biasa…. tunggu aja bencana… lanjutkan…bencana di INDONESIA….

  4. busyeeetttt…dananya ya buat kampanye kemarin itu kan? sama bikin tim sukses.

  5. Elli syamdjaya Says:

    Hmmm Kacau deh… tapi makin banyak juga orang yg merasa paling PINTAR ya ? Resiko Sistemik apaan ? lha dananya buat kampanye kalee..

  6. Salam Takjim
    Lagi-lagi menkeu elalu mengatakan sah, dari dana cadangan, sehingga rakyat yah melarat, kalau saja ada kritikus pedas mungkin seudah banyak yang minum darah, bukan lagi minum air.
    Salam Takjim Batavusqu

  7. Ya tuhanku terimalah segala amal puasaku.
    Bila sekiranya ada sebagian hartaku yang turut serta dalam penyelamatkan bank Century kuanggap itu sebagai sedeqah.
    Mereka itu adalah sekumpulan orang miskin, setidaknya orang yang miskin perasaan.

  8. Atiek Rahardjo Says:

    Saya kemaren tidak pilih SBY. krena sudah tau kalau SBY akan begini…Wah utk apa uang itu? Berarti sama dengan anggaran 5 Departemen…per tahun……..Tolong dong PAk,,lebih baik memberi penjelasan yang TRansparant,..,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: