Sandiwara Rahasia Negara Pak Beye

Kompas cetak melansir Kecaman Dari Masyarakat Mengalir. Kekecewaan dan kekesalan itu dilontarkan sejumlah pihak kepada Kompas, Sabtu (12/9), menyusul selesainya proses pembahasan Panitia Kerja RUU Rahasia Negara Jumat lalu. Draf RUU dipastikan akan mulus melenggang ke Sidang Paripurna DPR untuk kemudian disahkan dan diberlakukan sebelum masa kerja pemerintah dan DPR periode 2004-2009 berakhir. Menurut Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim, ia melihat ada niat tidak baik dari pemerintahan saat ini, yang memang secara pelan tetapi pasti mencoba mengembalikan kekuasaan dan kontrol pemerintah terhadap masyarakat sipil pascareformasi.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, yang melihat terjadinya upaya pembalikan situasi seperti pada masa lalu. UU ini akan sangat rentang dan dengan mudah dipakai sebagai alat untuk memberangus media dan kebebasan pers. Sementara itu Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Patra M Zen mempertanyakan tidak adanya pasal yang mengatur tentang mekanisme pengujian atau verifikasi pada tataran mana suatu informasi atau produk tertentu dapat dikategorikan oleh pemerintah sebagai rahasia negara. Dan Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis, turut menolak RUU Rahasia Negara. Menurut dia, rumusan dan definisi hal-hal yang diatur dalam RUU ini sangat luas, dikhawatirkan dapat diboncengi kepentingan yang melemahkan pemberantasan korupsi.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara ternyata mengandung banyak celah kelemahan. Selain berpotensi membreidel media massa, RUU tersebut juga memberi celah untuk berpotensi menyulitkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Setidaknya ada 12 pasal krusial (dalam RUU Rahasia Negara) yang kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi. Demikian pernyataan Koordinator Divisi Investigasi ICW (Indonesia Corruption Watch) Agus Sunaryanto.

Sejumlah tokoh pers yang tergabung dalam Masyarakat Pers Indonesia menolak pengesahan RUU tentang Rahasia Negara yang dinilai bisa menghapus berbagai capaian penting dalam UU tentang Kebebasan Informasi Publik (KIP). Kalangan pers menilai bahwa apabila RUU Rahasia Negara tetap dipaksakan disahkan pada September-Oktober 2009 tanpa sungguh-sungguh memperhatikan harmonisasi dengan prinsip-prinsip demokrasi dan good governance, maka UU tersebut hanya akan memicu kontroversi nasional yang tidak kondusif bagi citra presiden dan DPR.

Dalam draf RUU Rahasia Negara yang pengesahannya tinggal di ujung tanduk ini, definisi rahasia negara adalah rahasia tentang informasi, termasuk benda dan kegiatan tertentu, yang ditetapkan oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang ini untuk mendapat perlindungan sesuai dengan standar dan prosedur pengelolaan, yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan NKRI. Kemudian, informasi yang temasuk kategori rahasia negara di antarannya informasi yang berkaitan dengan pertahanan negara, intelijen, hubungan luar negeri, dan ketahanan ekonomi nasional.

Untuk yang berkaitan dengan hubungan luar negeri misalnya, informasi hubungan luar negeri apa yang masuk kategori rahasia negara, tetap saja tidak jelas. Bahkan salah satu poin penjelasan informasi yang berkaitan dengan hubungan luar negeri masih bersifat umum, yakni ‘informasi yang berkaitan dengan strategi pelaksanaan Politik Luar Negeri’. Strategi Politik Luar Negeri mana yang rahasia? Entahlah, namanya juga rahasia, tidak bisa disampaikan secara detail. Hanya presiden selaku penetap dan lembaga pengelola rahasia negara selaku pelaksana yang tahu secara detail mana yang rahasia dan mana yang bukan.

Demikian beberapa kerisauan beberapa kalangan yang dihimpun dari berbagai sumber atas keinginan pemerintah dalam hal ini pak beye untuk mengesahkan RUU Rahasia Negara ini, kita pun para  Blogger dan Pengguna Internet Perlu Waspada karena UU ini juga sangat berkaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang saat ini sudah berjalan. Kedua UU ini sangat rentang di dalam menyeret para blogger terkerangkeng di dalam sandiwara rahasia ini. Dengan UU ini pak beye akan semakin sakti memainkan sandiwaranya karena otoritas rahasia negara berada di dalam defenisi sang presiden. Peraturan pemerintah di dalam perberlakuan UU ini tentu akan menjadi bahan polemik yang berkepanjangan.

Adalah patut menjadi pertanyaan kita semua, apa motivasi pak beye mengajukan RUU Rahasia Negara ini, kita masih ingat atas pernyataan pak beye atas teror bom mega kuningan dengan ikon drakulanya, bahwa media pers telah memelintir pidatonya, seolah-olah pidato tersebut menuding kontestan pilpres lain sebagai drakula yang akan melakukan chaos dengan hasil pemilu yang dimenangkannya. Dan kita juga masih ingat tudingan pak beye di dalam mengkerdilkan peran KPK dalam pemberantasan korupsi di kantor media kompas. Belum lagi kasus bank century terkuak ?, jika bank century adalah bank gagal dan berdampak sistemik bagi moneter nasional seperti argumen bank indonesia dan KSSK, maka bisa saja masalah bank century termasuk ranah ‘rahasia negara’, artinya tuntas sudah masalah ini, siapa yang berani bicara akan dijerat pasal UU Rahasia Negara.

“Ini bukan rumor, isu dan gossip, ini fakta intelejen kalau saya menjadi sasaran target penembakan teroris,” kata pak beye. Ini adalah fakta intelejen, rahasia intelejen, ya rahasia negara, tetapi di tangan pak beye bisa menjadi konsumsi publik atau bukan rahasia negara.

Suntikan dana 6, 7 trilliun itu terjadi atas saran BI yang pada saat itu di jabat pak Boedi, setelah oktober nanti pak boedi itu wapres, menuding pak boedi bertanggungjawab atas kasus skandal ini tentu dapat mencemarkan nama baik simbol negara, hasilnya pak boedi itu rahasia negara seperti pak beye, tidak tahu menahu masalah bank century, itu tanggungjawab pemilik bank, LPS, BI dan KSSK.

Jika dalam satu keluarga terlalu banyak rahasia keluarga, maka diperkirakan baik suami maupun istri cenderung selingkuh, dengan disyahkannya UU rahasia negara nanti, ke depan akan kemanakah pak beye memainkan sandiwara rahasia negara ini ?

Yang jelas kita berpolemik UU rahasia negara karena keinginan pemerintahan pak beye, tetapi di sisi lain harta negara sudah dikangkangi oleh pihak asing, malah banyak budaya kita diklaim oleh malaysia tapi pemerintah kita lebih banyak diam saja karena sibuk mengurus ‘rahasia negara’ ?

ternyata pak beye suka main rahasia; kabinet masih rahasia, ketua DPR rahasia, dan ketua MPR juga rahasia, wakil ketua DPR juga rahasia, semua sandiwara ini akan dimainkan pak beye, karena siapa dapat apa dan mendapat posisi apa, semua ada di tangan pak beye ?

Dimas Nur Arasy

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: